Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik – Jangan memaksa semua orang untuk percaya pada praktik demokrasi selama demokrasi hanya memahami prosesnya. Demokrasi memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Namun demokrasi tidak perlu memberikan jaminan kepada rakyatnya. Badan Informasi Amerika Serikat atau USIA (1991, p. 3 1) menyatakan bahwa “demokrasi dengan sendirinya tidak menjamin apa pun.” Sebaliknya, hal ini menawarkan peluang untuk sukses dan juga risiko kegagalan. Artinya demokrasi tidak menjamin apa-apa, semua bergantung pada aktor yang memimpin demokrasi.

Sejarah mencatat bahwa Socrates dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan demokratis yang mendeklarasikan diri pada saat itu. Socrates dituduh sebagai “penghasut” yang meracuni generasi muda dengan ide-ide yang dianggap “jahat” atau mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, murid setia Socrates Plato pada awalnya tidak menyukai demokrasi, bukan hanya karena gurunya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah yang mengaku demokratis, tetapi karena demokrasi, orang-orang jahat seperti geng, pencuri, dan pencuri demokrasi. berpartisipasi. dalam penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan, 2015).

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik

Namun pada akhirnya Plato juga menyetujui demokrasi dengan berbagai catatan, namun ia tidak menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Plato ingin negaranya dipimpin oleh seorang raja filsuf yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, kebijaksanaan, dan sekaligus menjadi teladan bagi rakyatnya. (Dam Wan, 2017)

Contoh Perwujudan Nilai Pancasila Dalam Bidang Politik Dan Hukum

Pabottingi (2000, p. 49) mengatakan “sangat sulit bagi demokrasi untuk tumbuh dari sistem politik yang berorientasi pada negara lain, terutama negara yang menjadi korban”. Pandangan ini memperkuat hipotesis bahwa demokrasi harus berkembang sesuai dengan budaya bangsa. Meskipun Lipset (dalam Sorensen, 2003, p. 42) mengatakan bahwa “semakin kaya suatu bangsa, maka semakin sering pula bangsa itu mempraktekkan demokrasi”, namun kita yakin bahwa demokrasi dan demokrasi di negara kita akan berkembang sesuai dengan bangsa kita. . . Komitmen terhadap demokrasi sesuai falsafah nasional Pancasila. Konsep demokrasi yang sebenarnya tidak hanya dipahami secara akademis atau tekstual (pengetahuan tentang demokrasi) dan bukan sekedar prosedur hukum, namun harus dimaknai dan dilaksanakan secara bermakna dalam konteks kehidupan nyata (demokrasi). (Dam Wan, 2017).

Lebih lanjut Dahl (1982, p. 15) menyatakan bahwa “tanpa sistem perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan berskala besar jelas mustahil”. Kelembagaan wakil rakyat diperlukan di sini. Namun perlu diingat bahwa lembaga perwakilan rakyat harus mencerminkan lembaga demokrasi. Lembaga Perwakilan Rakyat Pembangunan Demokrasi Pancasila, yaitu. Demokrasi kerakyatan yang berpedoman pada nilai-nilai intelektual dan landasan kokoh nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Persatuan, Untuk menunjang keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Demokrasi yang dicoba adalah demokrasi yang tidak melanggar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam praktik demokrasi, proses dan produk demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa. Sebab demokrasi kita adalah demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila (kesalehan, kemanusiaan, persatuan, refleksi dan keadilan sosial) dan bukan demokrasi liberal dan sekuler ala Barat (Darmawan, 2017).

Pada masa Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi politik yang berkuasa. Oleh karena itu, Pancasila menjadi alat legitimasi pemerintah dalam pembentukan rezim dan hegemoni pemerintahan. Saat itu, Pancasila lebih dari sekedar alat pemerintah untuk menciptakan struktur politik yang terpolarisasi. Berdasarkan Pancasila sebagai dogma, penguasa menjadi penafsir tunggal dan memonopoli kebenaran tanpa mengoreksinya. Maka, dalam tataran empiris, Pancasila ditetapkan sebagai alat pembenaran atas tindakan pemerintah. Karena itu, masyarakat hampir tidak punya daya tawar hanya untuk mengkritik pemerintah. Singkatnya, alih-alih menjadi panduan, ideologi justru menjadi alat untuk menindas mereka yang tidak mematuhi perintah penguasa. Hukum besi oligarki digunakan di sini. Mereka yang keras kepala adalah pemenangnya dan mereka yang menentang pemerintah dianggap sebagai kelompok “anti-represi”.

Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Masih terdapat kejanggalan dalam penyelenggaraan negara. Akibat gagalnya penerapan Pancasila, Pancasila seolah kehilangan ruhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, Pancasila kehilangan legitimasi sosial dan politik di masyarakat.

Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Politik Yang Bersumber Pada Demokrasi Yang Berdasarkan Pancasila

Demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi bebas yang diagung-agungkan oleh gagasan demokrasi Barat. Demokrasi di Indonesia merupakan konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Hatta (dalam Agustam, 2011, p. 82) yang:

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan persahabatan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat, yang berjiwa keagamaan atas dasar kebenaran, cinta kasih, dan akhlak mulia, berkepribadian Indonesia dan Keberlanjutan.

Gagasan demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai yang berkaitan dengannya, seperti desa demokrasi, rapat kolektif, musyawarah, mufakat, gotong royong dan ungkapan-ungkapan lain yang berkaitan dengannya. . Tujuannya adalah untuk memberikan landasan empiris sosiologis terhadap konsep demokrasi yang sesuai dengan hakikat kehidupan masyarakat adat Indonesia, dan bukan sesuatu yang asing yang datang dari Barat dan memaksakan diri pada realitas kehidupan Indonesia. Indonesia.

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik

Pendapat banyak ahli menyebutkan bahwa terdapat sejumlah produk hukum hukum, khususnya pada tataran politik, yang mulai bergerak dari gagasan dan cita-cita demokrasi Pancasila itu sendiri ke gagasan demokrasi liberal Barat. Profesor Sutarjo (2011) selaku ketua kelompok ahli Pusat Pengkajian Pancasila mengatakan permasalahan hukum yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyaknya produk hukum yang dihasilkan dan tidak berdasarkan pada falsafah Pancasila. Senada dengan itu, Heri Santoso (2011), peneliti PSP, mengatakan banyak peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang dianggap bermasalah. Dikatakannya, hasil penelitian dipaparkan pada II. Kongres Pancasila di Bali tahun 2010, berarti dari 80 undang-undang yang diteliti, sekitar 60 undang-undang atau 80 persen hanya menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 pada paragraf pembuka. Diantaranya, 19 undang-undang atau 21 persen tidak menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 (sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/3698uutidak.besar.pancasila.perlu.judivicial.review).

Perwujudan Nilai Nilai Pancasila Dalam Bidang Politik: Pengembangan Lembaga Negara

Produk hukum yang sejalan dengan peraturan hukum di bidang politik yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan serta berkaitan dengan praktik dan pengungkapan konsep demokrasi di Indonesia antara lain UU No.1/No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang kemudian diubah dengan Hukum Publik Slovenia. Indonesia No. 2 Tahun 2011, Undang-undang Publik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 17 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11.2 Tahun 2018. Artikel ini akan mengkaji sejauh mana demokrasi Pancasila telah diterapkan dalam muatan peraturan perundang-undangan tersebut.

1) Konsep Demokrasi Pancasila dalam Undang-undang Publik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Konsep Pemikiran Demokrasi Pancasila dalam UU RI No. Tanggal 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Revisi Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan pemilihan langsung, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 No. 1, yang berbunyi:

Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut pemilu, adalah cara kedaulatan negara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat provinsi, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum. anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, wajar dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota merupakan model musyawarah/perwakilan, yang sejalan dengan sila keempat Pancasila tentang perlunya lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, landasan hukum pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 199/No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

B. Calon presiden dan wakil presiden terpilih diajukan oleh partai politik atau partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum diselenggarakan;

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik

C. Dua calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh lebih dari lima puluh persen jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sekurang-kurangnya 20 persen suara di setiap provinsi, yang meliputi separuh provinsi di Indonesia, dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden;

Pancasila Sebagai Ideologi: Implementasi Nilai Nilai Pancasila Oleh Negara, Pemerintah, & Masyarakat

D. Dalam hal calon presiden dan wakil presiden tidak ada, maka dua calon yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih langsung, dan pasangan yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua dipilih langsung. Jumlah suara dalam pemilihan umum dipilih langsung oleh rakyat dan dua partai yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasal ini diatur lebih lanjut dalam UU RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 menyatakan: “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan efisien dan efektif berdasarkan asas langsung, menyeluruh, bebas, rahasia, adil dan jujur”.

Demikian pula pemilihan kepala daerah secara langsung bagi gubernur, bupati, dan walikota ditetapkan dengan undang-undang dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. 1 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Gubernur. , bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Jika dilihat dari filosofinya, suara Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 tentang kata “langsung” dan UU Pengadilan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010, sebenarnya tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila yang mementingkan asas tertib pengambilan keputusan. Mencapai konsensus melalui perwakilan publik lembaga. Orang-orang memilih

Contoh Perwujudan Pancasila Dalam Bidang Sosial Budaya, Apa Saja?

Kerjasama indonesia dalam bidang politik, pancasila dalam bidang politik, kerjasama asean dalam bidang politik, contoh penerapan pancasila dalam kehidupan sehari hari, pengaruh globalisasi dalam bidang politik, contoh aktualisasi pancasila dalam bidang politik, penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ham dalam bidang politik, contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik, contoh ham dalam bidang politik, kerjasama dalam bidang politik, penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian

Leave a Comment